UU no. 22 Tahun 2009 Tugas Rek-Lalu Lintas Pertama

BAB VI

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 14

(1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan

semua wilayah di daratan.

(2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sesuai dengan kebutuhan.

     (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Nasional;

b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Provinsi; dan

c. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Kabupaten/Kota.

Pasal 15

(1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)

huruf a disusun secara berkala dengan

mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang

kegiatan berskala nasional.

(2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

(3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nasional memuat:

a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang

menurut asal tujuan perjalanan lingkup nasional;

b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan nasional dalam keseluruhan moda

transportasi;

c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul nasional; dan

d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas nasional.

Pasal 16

(1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)

huruf b disusun secara berkala dengan

mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dan ruang kegiatan berskala provinsi.

(2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan

c. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Nasional.

(3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Provinsi memuat:

a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang

   menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi;

b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan

   Angkutan Jalan provinsi dalam keseluruhan moda

   transportasi;

c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul provinsi; dan

d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas provinsi.

Pasal 17

(1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (3) huruf c disusun secara berkala dengan

mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala

kabupaten/kota.

(2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
         Jalan Nasional;

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
        Jalan Provinsi; dan

e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

(3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
          Kabupaten/Kota memuat:

a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang

   menurut asal tujuan perjalanan lingkup
        kabupaten/kota;

b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan

        Angkutan Jalan kabupaten/kota dalam keseluruhan

        moda transportasi;

c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul

                   kabupaten/kota; dan

d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas
        kabupaten/kota.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1

Kelas Jalan

Pasal 19

(1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:

a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan

pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan; dan

b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu

terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.

(2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang

dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran

lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus)

milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000

(delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi

4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan

sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;

b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan

lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor

dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu

lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi

12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling

tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan

muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;

c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan

lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor

dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu

seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi

9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi

3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan

sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan

d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat

dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar

melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter,

ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu)

milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua

ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih

dari 10 (sepuluh) ton.

(3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat

ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8

(delapan) ton.

(4) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan

prasarana jalan diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur

dengan peraturan pemerintah.

Pasal 20

(1) Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan

oleh:

a. Pemerintah, untuk jalan nasional;

b. pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi;

c. pemerintah kabupaten, untuk jalan kabupaten; atau

d. pemerintah kota, untuk jalan kota.

(2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kelas

jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan tata

cara penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah

Paragraf 2

Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

Pasal 21

(1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang

ditetapkan secara nasional.

(2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan

permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan

jalan bebas hambatan.

(3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan

khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan

batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus

dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

(4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas

hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam

puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dengan peraturan pemerintah.

Pasal 22

(1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan

laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.

(2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan

fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.

(3) Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi

Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

(4) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi

Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.

(5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, instansi

yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

     (6) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan

ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, instansi yang

bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

(7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi

Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib

menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan

Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi

dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang

sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 24

(1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk

memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

(2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang

rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu

pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya

Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 25

(1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum

wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

a. Rambu Lalu Lintas;

b. Marka Jalan;

c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

d. alat penerangan Jalan;

e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;

f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;

g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang

cacat; dan

h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar

badan Jalan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

peraturan pemerintah.

Pasal 26

(1) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh:

a. Pemerintah untuk jalan nasional;

b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;

c. pemerintah kabupaten/kota untuk jalan

kabupaten/kota dan jalan desa; atau

d. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

(2) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu

disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume

Lalu Lintas.

(2) Ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan Jalan

pada jalan lingkungan tertentu diatur dengan peraturan

daerah.

Pasal 28

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang

mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi

Jalan.

(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang

mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Bagian Ketiga

Dana Preservasi Jalan

Pasal 29

(1) Untuk mendukung pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, kondisi

Jalan harus dipertahankan.

(2) Untuk mempertahankan kondisi Jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diperlukan Dana Preservasi

Jalan.

(3) Dana Preservasi Jalan digunakan khusus untuk kegiatan

pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan.

(4) Dana Preservasi Jalan dapat bersumber dari Pengguna

Jalan dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pengelolaan Dana Preservasi Jalan harus dilaksanakan

berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas,

transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian.

Pasal 31

Dana Preservasi Jalan dikelola oleh unit pengelola Dana

Preservasi Jalan yang bertanggung jawab kepada Menteri di

bidang Jalan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja unit pengelola

Dana Preservasi Jalan diatur dengan peraturan Presiden.

Bagian Keempat

Terminal

Paragraf 1

Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal

Pasal 33

(1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang

dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan

antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan

diselenggarakan Terminal.

 (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.

Pasal 34

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan

dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.

(2) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi

dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan

yang dilayani.

Pasal 35

Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan

usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun Terminal

barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib

singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali

ditetapkan lain dalam izin trayek.

Paragraf 2

Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 37

(1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan

memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang

merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan

memperhatikan:

a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;

b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
         Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah

    Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah

    Kabupaten/Kota;

c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau

kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan

lintas;

d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau

pusat kegiatan;

e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;

f. permintaan angkutan;

g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;

h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan

   Angkutan Jalan; dan/atau

i. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 3

Fasilitas Terminal

Pasal 38

(1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan

fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan

keselamatan dan keamanan.

(2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

(3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib

melakukan pemeliharaan.

Paragraf 4

Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 39

(1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang

diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.

(2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan

digunakan untuk pelaksanaan pembangunan,

pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

     (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah

kabupaten/kota, khusus Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Provinsi.

Paragraf 5

Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

Pasal 40

(1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:

a. rancang bangun;

b. buku kerja rancang bangun;

c. rencana induk Terminal;

d. analisis dampak Lalu Lintas; dan

e. analisis mengenai dampak lingkungan.

(2) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan; dan

c. pengawasan operasional Terminal.

Pasal 41

(1) Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan

pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar

pelayanan yang ditetapkan.

(2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, klasifikasi, tipe,

penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan,

dan pengoperasian Terminal diatur dengan peraturan

pemerintah.

Bagian Kelima

Fasilitas Parkir

Pasal 43

(1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat

diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan

izin yang diberikan.

(2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik

Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia

atau badan hukum Indonesia berupa:

a. usaha khusus perparkiran; atau

b. penunjang usaha pokok.

(3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat

diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan

kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus

dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka

Jalan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas

Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara

penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur

dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk

umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan

memperhatikan:

a. rencana umum tata ruang;

b. analisis dampak lalu lintas; dan

c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Bagian Keenam

Fasilitas Pendukung

Pasal 45

(1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan
    Angkutan Jalan meliputi:

a. trotoar;

b. lajur sepeda;

c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;

d. Halte; dan/atau

e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia

usia lanjut.

(2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diselenggarakan oleh:

a. Pemerintah untuk jalan nasional;

b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;

c. pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan

jalan desa;

d. pemerintah kota untuk jalan kota; dan

e. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

Pasal 46

(1) Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan,

pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak

swasta.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan,

pengelolaan, pemeliharaan, serta spesifikasi teknis

fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

diatur dengan peraturan pemerinta

BAB VI
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Didalam bab VI terdiri dari 6 BAGIAN yaitu :

1.  Bagian ke satu      è RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS
                       DAN ANGKUTAN UMUM.
Yang terdiri dari : 0 paragraf, dan 4 pasal

2.  Bagian kedua        è RUANG LALU LINTAS

Yang terdiri dari : 2 paragraf, dan 10 pasal

3.  Bagian ketiga       è DANA PRESERVASI

Yang terdiri dari : 0 paragraf, dan 4 pasal

4.  Bagian keempat      è TERMINAL

Yang terdir dari : 6 paragraf, dan 10 pasal

5.  Bagian kelima       è FASILITAS PARKIR

Yang terdiri dari : 0 paragraf, dan 2 pasal

6.  Bagian keenam       è FASILTAS PENDUKUNG

Yang terdiri dari : 0 paragraf, dan 2 pasal

Jadi total pasal adalah 32 pasal

KOMENTAR TENTANG UU NO. 22 TAHUN 2009 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

BAGIAN I :

Pasal 14 è “Perlu disosialisasikan juga kepada masyarakat agar masyarakat tahu membedakan mana jalan nasional, mana jalan provinsi, dan mana jalan kota/ kabupaten.”

Pasal 15 è “Perlu lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat supaya pada saat pelaksanaan pembangunan dilaksanakan masyarakat tidak terkejut lagi atau memberontak pada saat ingin dipindahkan tempatnya karena mungkin tempatnya tersebut dapat mengganggu jalannya pelaksanaan.”

Pasal 16 è “selain mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan perlu juga memperhatikan kondisi lingkungan”.

Pasal 17 è “Perlu juga untuk memperhatikan jalan diwilayah-wilayah terpencil agar semua kawasan dapat dihubungkan.”

BAGIAN II :

Pasal 19 è “Masi banyak kelas-kelas jalan yang tidak dibuat sesuai dengan ayat 2 pasal 19 ini. Karena itu banyak jalan yang cepat rusak dan tidak layak dipergunakan lagi.”

Pasal 20 è “jangan sampai salah ambil bagian, contohnya pemerintah kota untuk jalan provinsi. Itu tentu saja sudah tidak sesuai lagi.”

Pasal 21 è “Hal ini sering dilanggar oleh pengendara. Penting untuk meningkatkan tindakan yang tegas. Mungkin juga peraturan ini dilanggar karena kurangnya rambu-rambu dijalan itu sendiri yang membuat pengendara kurang memperhatikan.”

Pasal 22 è “Banyak jalan yang tidak memenuhi persyaratan layak fungsi contohnya jalan yang berlubang-lubang. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam merawat jalan dan perlengkapan jalan lainnya.”

Pasal 23 è “Preservasi jalan memang sangat perlu dilaksanakan, tetapi harus tetap menjaga keamanan, keselamatan, ketertipan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Agar masyarakat pun merasa lebih nyaman dan tidak terganggu.”

Pasal 24 è “Sering kali hal-hal ini seperti kurang ditanggapi, banyak jalan yang rusak tapi lama untuk diperbaiki karena hal itu masyarakat jadi banyak yang mengeluh. Bahkan tidak jarang kecelakaan terjadi karena keterlambatan perbaikan jalan yang rusak.”

Pasal 25 è “Dibilang wajib padahal banyak jalan di jalan-jalan besar yang memiliki rambu-rambu yang tidak layak pakai lagi seperti lampu merah yang kadang mati, kadang hanya lampu hijau yang hidup terus, dan ada juga yang tidak beraturan waktunya. Akibat dari hal ini dapat menimbulkan kecelakaan dan kemacetan yang parah.”

Pasal 26 è “Penyediaan perlengkapan jalan ini kadang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur keteknisan dan kesannya semberaut.”

Pasal 27 è “Masi banyak perlengkapan jalan yang belum memadai di jalan pada umumnya.”

Pasal 28 è “Hal ini yang perlu lebih disosialisasikan lagi dengan masyarakat . Masyarakat harus menyadari bahwa jalan juga adalah milik mereka bersama. Sehingga ada kesadaran untuk sama-sama merawatnya ataupun tidak lagi merusaknya. Seperti membuang air pada jalan dengan cara sembarangan. Ini merupakan salah satu tindakan merusak jalan. Banyak masyarakat tidak mengetahui hal ini.”

BAGIAN III :

Pasal 29 è “kadang dana sering disalahgunakan. Dana sudah ada tapi kenapa masih banyak jalan yang kurang sekali pemeliharannya? Pelaksana seharusnya lebih bijak lagi dalam memanejemenkan dana.”

BAGIAN IV :

Pasal 33 è “Sebaiknya terminal lebih ditingkatkan lagi kenyamanannya.”

Pasal 36 è “Masih ada juga trayek yang melanggar ketentuan ini.”

Pasal 37 è “Seperti angkot, sering terjadi perdebatan serius antara trayek lama dan trayek baru karena lokasi terminalnya yang berdekatan. Hal ini pun perlu untuk dipertimbangkan agar tidak terjadi konflik antara trayek tersebut.”

Pasal 38 è “Kebanyakan fasilitas terminal kurang memadai untuk penumpang khususnya untuk kenyamanan.”

Pasal 39 è “Diperlukan keramahan bagi para pekerja di terminal agar masyarakat ataupun penumpang lebih merasa nyaman.”

Pasal 40 è “Banyak pembangunan terminal asal-asal dibangun apalagi sangat dekat dengan jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan. Dan juga jadi dapat mengganggu kelancaran angkutan lainnya.”

Pasal 41 è “Standar pelayanan kadang tidak sepenuhnya terpenuhi.”

BAGIAN V

Pasal 43 è “Banyak parkir khususnya didaerah kota masih semberaut dan tidak mematuhi aturan. Akibat hal ini bisa terjadi kemacetan.”

Pasal 44 è “Sebaiknya area lokasi parkir dibuat khusus dan tidak dekat dengan jalan raya yang dipenuhi banyak kendaraan. Begitu juga lokasi parkir sebaiknya memiliki tempat akses masuk dan keluar yang lancar dan teratur.”

BAGIAN VI

Pasal 45 è “Sering sekali trotoar menjadi bahan perdebatan. Ada baiknya trotoar yang sudah direncanakan dengan baik dapat difungsikan sesuai dengan fungsinya. Tidak dipakai untuk hal-hal yang dapat merugikan pengguna jalan dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Seperti pedagang yang membuat lapaknya di trotoar. Satu hal lagi bahwa di negara ini kurangnya pemerintah untuk mengutamakan pengguna jalan dan sepeda. Hal ini dapat terlihat dari kemacetan yang ditimbulkan oleh padatnya kendaraan yang berlebihan, trotoar yang sudah dipenuhi oleh para pedagang, dan kurangnya fasilitas untuk pejalan kaki.

Pasal 46 è “Pemerintah dan pihak swasta harus memiliki kerja sama yang baik.”

Continue